Hukum

Jalan Panjang Keadilan untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender

Artikel ini ditulis oleh Kristi Poerwandari, sebagai pengantar dari buku Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian

Adalah mimpiku bahwa dasar-dasar berpikir psikologi dan hukum digabungkan, dengan menggunakan perspektif utuh, intersubjektif, empati dan kepedulian. Meski jalannya masih sangat panjang, aku yakin sekali ini bisa terjadi bukan sekadar untuk memahami orang per orang (individu korban; atau yang melakukan tindak kekerasan; atau kaum pengamat), tetapi juga sebagai payung pemahaman dan pedoman praktik dalam pemeriksaan di kepolisian hingga pengambilan keputusan di pengadilan.

Pendekatan positivistik, netral, berjarak, berbasis pembuktian ‘kasus tunggal’ apalagi paradigma ‘kalah-menang’ tidak memadai untuk menggapai keadilan. Keadilan yang seadil-adilnya jauh melampaui sekadar persoalan benar-salah-kalah-menang-dominasi kekuasaan. Keadilan adalah persoalan memahami dan mengambil keputusan dengan cermat didasari niat baik, kepedulian akan kebutuhan, hak-hak dasar dan martabat manusia, dengan tujuan pendidikan bagi semua untuk menghormati diri sendiri dan orang lain, siapapun juga, tanpa kecuali.

Paling sulit dimengerti

Bila direnung-renungkan, sepertinya kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan domestik termasuk kekerasan seksual oleh orang dekat, merupakan salah satu isu tersulit untuk dimengerti. Sejak tahun 1996 hingga sekarang saya berkesempatan bersinggungan dengan isu ini, selalu ada saja kekagetan, keprihatinan dan pembelajaran baru dari upaya memahami satu demi satu kasus yang ada. Bila jujur mau mengakui, sesungguhnya semua kita sulit berpikir jernih dalam menelaahnya. Sangat berbeda dengan kasus pencopetan atau perampokan misalnya, orang tidak akan berdebat menetapkan siapa yang salah. Paling banter ada keheranan ataupun ketidaksukaan pada sikap korban (mis. memakai perhiasan di tengah kerumunan, dianggap sok pamer atau bodoh), tetapi bukan berarti tindakan perampokannya sendiri kemudian dianggap dapat bebas sanksi.

Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik, yang nyata didefinisikan sebagai tindak pidana untuk kasus-kasus lain tiba-tiba dapat didefinisikan secara berkebalikan. Seorang yang melaporkan kasus penganiayaan fisik atau seksual oleh suami dapat dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terduga dan sangat menyakitkan seperti: “Sering dipukuli kok tetap punya banyak anak”; “Kenapa nggak senang bu, hubungan seksual kan enak,” atau yang sering dilontarkan: “Anda sendiri harus introspeksi mengapa suami jadi begitu…”. Oleh aparat penegak hukum kasus kekerasan domestik sering dianggap remeh, ditanggapi dengan “Kalau yang kayak begini kami tidak menangani. Silahkan dibereskan saja sendiri ini kan urusan keluarga.” Bahkan orang bisa jadi membiarkan saja tindakan pemukulan atau penghinaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri di depan umum, dengan berpura-pura tidak melihat, tidak tahu, ikut menasihati korban, atau bersikap seolah-olah hal itu remeh, sekadar konflik rumahtangga dari dua orang yang memiliki posisi tawar sama. Kadang kasus kekerasan yang mengacaukan batin dan sama sekali tidak lucu bagi korban malah dijadikan lelucon, meninggalkan pengingkaran dan kebisuan makin dalam bagi yang mengalaminya.

Hal yang paling memprihatinkan adalah bahwa orang yang melaporkan penganiayaan yang terjadi atasnya bukan tidak mungkin dihantam balik dengan tuduhan ‘pencemaran nama baik’. Pukulan ini dengan segera membuat limbung, menyebabkan korban dan orang-orang terdekat yang mendukungnya mungkin tak berani lagi mengambil tindak lanjut atas laporannya. Dengan demikian kasus berhenti bergulir, ‘case closed’, sudah begitu saja. Beberapa kasus ‘pencemaran nama baik’ bahkan ditangani duluan daripada kasus penganiayaan yang dilaporkan oleh korban, berujung pada putusan pengadilan yang memidana korban. Atau bisa pula suatu bentuk pembelaan diri, misalnya menggigit balik ketika mengalami penganiayaan, kemudian juga dilaporkan balik oleh pelaku sebagai bentuk kekerasan fisik. Salah satu contohnya adalah kasus yang ditampilkan Wati dalam penelitiannya ini, dengan korban yang akhirnya dipidana sebagai pelaku. Hal ini menimbulkan rasa ngeri pada kita yang menjadi pengamat, apalagi pada perempuan lain yang rentan atau telah menjadi korban juga. Dengan tipisnya jaminan perlindungan bagi korban, dengan sendirinya lebih banyak orang memilih diam, karena yang benar dan salah tidak lagi ada definisinya, dapat terbolak-balik dengan mudahnya. Bahkan kini telah mulai ada kecenderungan baru dari pelaku untuk juga menggunakan UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga demi memenangkan ‘pertarungan’, misalnya soal hak asuh anak, dengan melaporkan bahwa ia adalah ‘korban’, mengalami kekerasan psikis karena dijauhkan dari anak.

Lapis-lapis bias pemahaman tentang seksualitas perempuan

Sebagai orang yang menekuni psikologi klinis dan psikologi gender, sulit bagi saya untuk mengatakan bahwa tidak adanya keadilan sepenuhnya karena penyelewengan, rekayasa dan pemanfaatan dari mereka yang lebih punya uang dan kuasa. Mereka yang dimaksud di sini bisa suami yang melakukan tindak KDRT, mungkin polisi, jaksa, hakim atau yang lainnya. Bila kita bicara penyelewengan, ‘rekayasa’ dan pemanfaatan itu artinya ada kehendak sadar, motivasi sadar, kesengajaan dan intensi. Tentu banyak penyalahgunaan kekuasaan dan upaya sadar untuk membenarkan diri di depan hukum, bahkan mengorupsi hukum demi kepentingan diri sendiri. Tetapi bila ada pemahaman mendalam mengenai kompleksitas fenomena kekerasan terhadap perempuan, mestinya efek rekayasa dapat diminimalkan dengan menghadirkan penjelasan yang memberikan kekuatan posisi bagi korban. Kembali, saya menyimpulkan, dalam banyak kasus, persoalannya terutama adalah karena kita tidak memahami fenomena ini dengan baik. Isu kekerasan terhadap perempuan, utamanya di ranah domestik, merupakan isu sangat sulit untuk dimengerti. Semua memaknai dengan bias dan asumsinya masing-masing, sebutlah itu dokter, psikolog, pengacara, keluarga dekat, tetangga, hingga ke aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim.

Penting bahwa Wati menyinggung Robert A. Baron dan Donn Byrne yang menyatakan bahwa manusia adalah penghemat kognitif (cognitive miser). Maksudnya adalah manusia senantiasa berusaha menyederhanakan proses kerja otak agar dapat berpikir dengan mudah. Salah satu implikasinya adalah manusia menggunakan generalisasi, stereotipe dan prasangka untuk menilai seseorang. Lebih lanjut ia juga mengambil uraian Hamilton dan Trolier yang mendefinisikan stereotipe sebagai struktur kognitif yang mengandung persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan dugaan seseorang mengenai kelompok sosial tertentu. Sebagai struktur kognitif, stereotipe sudah tertanam dalam pikiran tiap orang. Ketika mengamati seseorang, secara otomatis pikiran kita akan mengategorisasikan orang itu dalam kelompok tertentu. Lalu kelompok tertentu tersebut dikenai lagi stereotipe tertentu. Jadi stereotipe melibatkan pengategorian seseorang berdasarkan kemiripannya dengan kelompok individu yang sejenis. Pengategorian semacam ini sangat efisien karena tidak lagi melibatkan proses berpikir yang kompleks. Ringkasnya menyebabkan kita tidak perlu harus bingung lagi, menjadi semacam ‘resep’ untuk dapat mengambil kesimpulan dan keputusan dengan cepat, dengan konflik diri minimal. Untuk isu relasi gender, generalisasi dan stereotipe ini kencang sekali mewarnai penilaian kognitif kita akan fenomena.

Teori-teori feminis menyumbang banyak sekali untuk dapat menjelaskan gejala dan proses yang sesungguhnya sangat kompleks, dari penyederhanaan proses pikir ini. Dengan cara atau konsep berbeda-beda, sebenarnya semuanya mengarah pada hal yang sama soal bagaimana proses pikir ini dipengaruhi oleh konstruksi sosial sekaligus menguatkan konstruksi sosial yang telah ada mengenai laki-laki dan perempuan. Simone de Beauvoir mengungkapkan betapa berdasarkan karakteristik tubuh dan seksualitasnya, perempuan didefinisikan sebagai ‘Yang Lain’; bukan subjek dan bukan standard pengambilan keputusan. Sementara itu laki-laki adalah makhluk bebas, subjek, yang mendefinisikan diri dan pihak lain (= perempuan). Perempuan akhirnya juga sulit melihat diri sebagai ‘subjek’, lebih melihat diri sebagai ’Yang Lain’, yang lebih rendah, berbeda, kurang bernilai, mungkin merepotkan. Sementara itu kelompok feminis radikal kultural dalam konsep-konsep berbeda melihat bahwa dalam waktu lama seksualitas dan peran perempuan telah didefinisikan oleh masyarakat (= perspektif laki-laki), yang menggunakan ukuran-ukuran yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Moralitas yang dinilai melalui ‘kesucian tubuh’, yang secara lebih operasional diukur lagi melalui ‘keperawanan’ atau setidaknya ‘kesetiaan’ menjadi penting bagi perempuan, tetapi tidak bagi laki-laki. Tubuh perempuan dilihat mengundang hasrat, jadi perlu ditutup, bahkan suara perempuan saja oleh sebagian kalangan dianggap ‘aurat’.

Kelompok feminis Perancis seperti Luce Irigaray dan Helene Cixous yang post-modern pandai sekali menjelaskan betapa melalui sistem bahasa perempuan didiskriminasi. Lebih lanjut lagi sistem bahasa kuat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pola pikir manusia dalam memandang persoalan perempuan dan laki-laki. Bayangkan apa dampaknya ketika konsep ‘manusia’ perempuan dan laki-laki dipersempit dan dikatakan dapat diwakili oleh satu istilah saja, yakni ‘man’. (Mengherankan bahwa di tahun 2009-2010 yang telah sangat canggih ini kampanye penghijauan lingkungan di negara kita tetap menggunakan motto ‘One Man One Tree’, mengapa bukan ‘One Person One Tree’ untuk sama-sama menghormati perempuan dan laki-laki?). Atau banyak perempuan dan sedikit laki-laki dianggap sah-sah saja disederhanakan dengan kata ganti ‘ils’ (laki-laki jamak).

Perhatikan betapa konsep laki-laki mengenai seks (= kenikmatan) menegasikan pengalaman perempuan mengenai seks (yang bisa berarti kenikmatan, tetapi juga ketakutan, rasa sakit, konflik, kekhawatiran hamil, perendahan, dominasi, stigma bukan perempuan baik-baik dan masih banyak lagi) juga mempengaruhi bahasa dan berputar, dimantapkan pula oleh bahasa. KUHP misalnya, dengan sangat bias memandang kekerasan seksual sebagai bagian dari ‘kejahatan terhadap kesusilaan’. Bahkan buku dengan judul “Merenungi Kiprah Polri terhadap Kejahatan Tanpa Korban” memperlihatkan betapa polisi dan penegak hukum menganggap kekerasan seksual terhadap perempuan yang dapat berdampak kehamilan tak dikehendaki, hancurnya harga diri yang berimplikasi pada gangguan mental, gangguan reproduksi, luka parah dan kecacatan bahkan kematian sebagai “kejahatan tanpa korban” !. Dengan cara pandang demikian dapat dimengerti betapa perempuan korban malah dapat dilihat sebagai ‘pelaku kejahatan susila’ karena telah mengundang hasrat seksual laki-laki dan menyebabkan laki-laki kehilangan kendali.

Mencoba memahami psikologi hukum yang feminis atau ‘peduli pengalaman perempuan’, tampaknya kita harus kembali pada teori-teori psikologi yang paling dasar seperti persepsi dan emosi, lalu ke bentukannya lebih lanjut seperti diferensiasi, generalisasi, kesadaran diri, diferensiasi emosi, atribusi dan pengembangan prasangka hingga ke mekanisme pertahanan diri secara pribadi maupun kelompok. Jadi yang perlu dilakukan adalah melihat fungsi, operasi dan interrelasi masing-masingnya dalam diri manusia. Hal tersebut kemudian digabungkan dengan teori-teori feminis yang sebagiannya telah disebutkan sebelumnya. Dalam hemat saya, tokoh yang sangat kuat menggabungkan pemikiran feminis radikal-Marxis dan seluk-beluk penghayatan internal (psikologi) dalam memahami bias hukum adalah Catharine MacKinnon. Sayang bahwa uraiannya yang detil dan mendalam belum mampu memberikan solusi konkrit mengenai bagaimana mengatasi persoalan dalam tingkatan sangat konkrit, yakni pemeriksaan dan pembuktian dalam praktik hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan.

Tidak ada gunanya berdebat terlalu teoretis bila itu tidak kemudian dapat dibumikan untuk membantu menyelesaikan persoalan hidup manusia dalam keseharian. Tentang pengembangan solusi konkrit pencarian keadilan hukum bagi perempuan, penelitian Wati menjadi salah satu langkah sangat penting. Apakah itu untuk pengembangan psikologi hukum (legal psychology), psikologi forensik, dengan cakupan masing-masing sekaligus tirisan keduanya yang cukup besar, yang kemudian dapat dikonsepkan dalam payung lebih besar ‘psikologi dan hukum’. Secara teoretis menjadi salah satu batu dasar untuk pengembangan kajian interdisipliner psikologi hukum sekaligus kajian interdisipliner isu perempuan dan gender. Relevansinya tidak saja terkait dengan UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tetapi terkait dengan paradigma besar bagaimana kekerasan berbasis gender dan kekerasan dalam konteks personal dalam ragam bentuknya dipahami dan dijabarkan dalam kaidah dan praktik hukum.

Secara praktis penelitian dari Wati memberikan butir-butir pembelajaran konkrit untuk penanganan kasus baik secara sendiri-sendiri (pendampingan hukum, pendampingan psikologi, pemeriksaan psikologi, proses pemeriksaan di pengadilan) maupun secara terintegrasi. Juga memberi banyak masukan mengenai perbaikan yang perlu dipikirkan untuk UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, setidaknya mengenai kisi-kisi berbagai aturan atau pedoman turunannya.

Konsep keadilan tak mungkin bermakna keadilan bila tidak dicoba dipahami melalui kepedulian. Jalan menuju keadilan hukum yang dicita-citakan masih sangat panjang, tetapi bukan mustahil untuk direalisasikan. Saya sangat bangga dengan apa yang telah dihasilkan oleh Wati, mahasiswa bimbinganku, yang menjadi salah satu batu dari tumpukan banyak batu lainnya untuk membangun jalan menyingkirkan pemikiran skeptis dan pesimis yang menyatakan bahwa perempuan korban tidak mungkin dapat memperoleh keadilan. Sekaligus dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada semua teman seperjuangan di lembaga-lembaga berbeda, atau yang bekerja atas nama diri sendiri saja, yang telah jatuh bangun dalam berbagai keterbatasan dan tantangan memperjuangkan keadilan bagi perempuan melalui berbagai cara. Pada akhirnya, ketika kita berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan dan perempuan korban, kita tidak bicara dikotomis mengenai perempuan sebagai kelompok eksklusif. Sesungguhnya kita sedang memikirkan kategori-kategori dalam masyarakat yang terpinggirkan, bisa perempuan, kelompok miskin, penyandang cacat, masyarakat adat, kelompok-kelompok minoritas yang dikenai stigma, dan yang lainnya. Pada akhirnya, saya mengulang kembali yang telah saya sampaikan di awal: “Keadilan adalah persoalan memahami dan mengambil keputusan dengan cermat didasari niat baik, kepedulian akan kebutuhan, hak-hak dasar dan martabat manusia, dengan tujuan pendidikan bagi semua untuk menghormati diri sendiri dan orang lain, siapapun juga, tanpa kecuali.

0 comments on “Jalan Panjang Keadilan untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: